Alasan menolak kepala daerah dipilih DPRD

Membaca pemberitaan tentang politik di negara yang baru memulai demokrasi ini sering kali membuat hati kita panas. Sampai-sampai sebuah pesta yang kita sebut sebagai pesta demokrasi tidak berasa lagi seperti sedang pesta. Semuanya panas, menular dari petarung di tingkat atas sampai ke rakyat di bawahnya. Bahkan ketika pesta itu telah berakhir, panasnya masih terasa sampai sekarang.

Berita terbaru di dunia politik pun masih membuat  panas dan terheran-heran. Ini tentang dirancangnya undang-undang agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat. Dalih mereka karena banyaknya uang yang mesti dikeluarkan dalam Pilkada, banyaknya uang yang dihabiskan calon pemimpin daerah, dan adanya konflik yang terjadi pra, ketika dan pasca pilkada dilakukan. Sebagian pihak ada yang setuju, dan yang lain menolaknya. Sebagian yang setuju beralasan kalau undang-undang ini sudah lama dirancang jadi tidak perlu dikaitkan dengan sakit hatinya Koalisi Merah Putih yang kalah pilpres kemarin. Padahal merujuk pada berita di Kompas.com, pada pembahasan mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun sikap Parpol Koalisi merah Putih berubah pada 3 september 2014. Partai gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD (Sumber). Kalau kita melihat perubahan sikap mereka yang mendadak menyetujui dan terburu-buru mengesahkan undang-undang ini, tak usah munafik, pasti ada sebab dan maunya. Dan saya pribadi, tidak setuju dengan rancangan undang-undang baru ini dengan berbagai alasan

1.      Alasan konflik yang dicari-cari

Untuk alasan ditiadakannya pemilihan langsung karena konflik, banyak pihak yang tidak setuju termasuk saya secara pribadi. Penyelanggaraan Pilkada di banyak tempat di Indonesia terlaksana dengan cukup sukses. Satu dua konflik dari ratusan pilkada di negeri ini tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan pilkada langsung. Lagipula terasa naif apabila kita mengharapkan Pilkada yang damai 100 % di negara yang warganya masih banyak tak berkesempatan sekolah tinggi dan pada negara yang masih muda dalam melaksanakan demokrasi. Tugas merekalah untuk memperbaikinya, bukan menghapuskannya.

2.      Biaya yang dihabiskan para calon cukup besar

Nah, ini alasan yang paling bloon yang diucapkan politikus di senayan itu. Pantas saja banyak uang habis kalau kampanyenya membodohkan rakyat dengan bagi-bagi uang. Bagimana bisa peduli mereka ini untuk mencerdaskan rakyatnya kalau naiknya saja dengan memanfaatkan kebodohan rakyat. Jangan salahkan rakyat kalau mereka meminta uang pada anda-anda calon anggota dewan, karena anda sendiri yang memulai. Gunakanlah cara-cara kreatif dan tulus untuk menarik hati rakyat.

3.      Justru menjadi ajang meraup uang rakyat

Tak perlu dipungkiri, bahwa karena koalisi tanpa syarat yang digaungkan oleh presiden terpilih,  atau karena dendam kekalahan semasa pilpres, maka Koalisi Merah Putih “tak bisa” dan atau tak mau bergabung dengan koalisinya Jokowi. Keputusan ini, secara langsung membawa dampak pada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Jatah pendanaan partai mereka berkurang banyak karena tak bisa meraih kursi menteri. Ibarat orang yang ingin bertahan hidup (bisa dibilang hidup mewah) mereka mesti memutar otak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Caranya adalah merancang Undang-undang yang meniadakan pilkada langsung ini. Dengan koalisi besar,  tentunya mereka bisa “menciptakan” pemimpin daerah yang dapat diperas untuk menguntungkan mereka. Jatah uang menteri yang hilang, tergantikan dengan jatah dari sapi perah pemimpin daerah. Nah kalau kayak gini, peraturan itu akan menghemat anggaran negara atau malah memboros uang negara dengan praktek suap dan korupsi?

4.      Tak ada lagi pengontrol

Ketika pemimpin daerah di pilih langsung oleh rakyat. Maka paling tidak, ada sedikit rasa tanggung jawab mereka pada rakyat yang memilihnya. Namun ketika dipilih oleh DPRD, tanggung jawab mereka bisa dibilang hanya pada DPRD. Rakyat tidak bisa lagi memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka, tapi akan dipilih oleh anggota dewan yang sedang memikirkan balik modal kampanye kemarin. Kalau sudah begini, yang mengontrol pemimpin daerah itu siapa?. Karena pemimpin daerah pun tunduk pada DPRD agar jabatannya bisa lanjut lebih lama. Bisa dibilang, DPRD pemegang remote control dengan pemimpin daerah sebagai robotnya. Bukan lagi pengontrol sang penguasa dengan kebijakannya.

Bisa dibilang problematika ini berawal dari sifat serakah dan pendanaan partai yang tidak jelas. Pertanyaan selanjutnya, jadi apa yang mesti dilakukan oleh Partai politik untuk dapat menghidupi partainya sendiri tanpa perlu melakukan praktek korupsi dan merancang undang-undang yang menguntungkan kelompok dan partai sendiri. Berikut adalah pendapat yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan pada acara Mengadili Anies ketika masih mengikuti konvensi capres partai demokrat. Untuk mendapatkan kesimpulan objektif, bagi anda pendukung koalisi merah putih, lupakan dulu fakta bahwa pak anies merupakan jubir Jokowi-Jk pada pilpres lalu. Karena video ini terekam jauh sebelum beliau menjadi Jubir Jokowi-JK dan ketika beliau sendiri masih mengusahakan diri menjadi Capres juga. Terakhir, solusi dari beliau untuk menghilangkan praktek korupsi pada partai di video ini tepatnya pada menit 03:50, jadi yang tidak mau menonton dari awal silahkan dilewati.

Berhubung yang jadi Presiden sekarang Pak Jokowi , mudah-mudah bisa diterapkan oleh beliau.